​Feminisme (Part 2 of 3)

Keruntuhan Dewi-dewi

Kepercayaan Tuhan-wanita runtuh ketika pengetahuan mulai berkembang. Ketika ilmu pengetahuan menyatakan bahwa laki-laki memiliki peran terhadap prokreasi, hal ini sangat menggemparkan masyarakat sehingga anggapan bahwa perempuan adalah ilahi (divine) runtuh. Maka timbullah berbagai keresahan sosial karena sistem menjadi rapuh. Ironisnya, kaum pria melakukan diskriminasi kepada wanita karena kepercayaan yang kemudian muncul baik agama samawi maupun agama bumi meletakkan wanita sebagai subordinat pria, tidak kembali seimbang seperti pada periode matrifokus (Miles, 2001).
Selanjutnya ketika patriarki semakin berkuasa, peran perempuan dipukul telak dengan menggulingkan kuasa prokreasi, yaitu dengan menabukan seksualitas wanita. Sebagaimana matrifokus bersandar pada kepercayaan Mother-Goddess, patriarki juga mengandalkan kepercayaan dan agama untuk bertahan (Miles, 2001). Wanita yang sebelumnya bebas melenggang dalam aktivitas di luar atau untuk memilih pasangan mulai ditutupi dan ditarik peredarannya dari kehidupan berpolitik dan diwajibkan untuk menutupi seksualitasnya dan melakukan pekerjaan domestik saja—melalui sistem kepercayaan, yang di mana, sulit untuk dipertanyakan di saat itu.

Keterbukaan seksual wanita sering diartikan sebagai kriminal dan dituding sebagai sumber malapetaka. Padahal pemerkosaan terjadi karena lenyapnya rasa hormat terhadap tubuh yang lain (Bhinneka, Tubuh dan Kekuasaan, 2012). Termasuk dalam urusan menstruasi, keajaiban menstruasi ini menjadi berubah ketika kepercayaan patriarki mengambil alih. Menstruasi wanita dipandang sebagai sesuatu yang menjijikkan, najis, dan mengharuskan isolasi. Belakangan kita mengetahui bahwa menstruasi hanyalah sebuah efek dari siklus reproduksi biasa.

Uniknya, dari bangkitnya patriarki ini muncullah incest. Matrifokus tidak hancur secara langsung, sebagaimana pada zaman sebelumnya garis keturunan bersandar pada wanita, maka seorang raja tidak dapat berkuasa jika tidak menikahi ratu. Ketika ratu meninggal, maka tampuk kekuasaan turun pada anak perempuannya. Maka, jika raja masih ingin berkuasa, maka raja akan menikahi anak perempuannya sendiri, atau akan menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuannya, sehingga setidaknya raja tetap memegang tampuk kekuasaan melalui darahnya sendiri (Miles, 2001 : 65). Namun saat ini sistem tersebut sudah sangat jarang.
Dari kemajuan teknologi saat ini, kita akhirnya mengetahui bahwa dalam reproduksi tidak ada seks mana yang dominan atau yang paling penting. Baik wanita dan pria sama-sama memiliki kontribusi terhadap reproduksi, wanita menyediakan satu kromosom dan pria satu kromosom lainnya, sehingga ketika terbentuk XX maka lahirlah perempuan, dan XY melahirkan laki-laki. Maka anggapan bahwa terdapat suatu gender yang merupakan subordinat adalah sudah tidak relevan mengingat patriarki berdasarkan pada supremasi pria yang dianggap sebagai penentu prokreasi.


 

Feminisme di Indonesia 

Kedudukan kaum wanita Indonesia pada mulanya mempunyai tempat yang sangat baik. Beberapa contohnya antara lain Ratu Sima dari Kerajaan Keling, Tribhuwanatunggadewi dari wangsa Isyana, Suhita dari Majapahit (yang terkenal dalam cerita Menakjingga dan Ratu Kalinyamat dalam sejarah Demak), Bundo Kadung dari Minangkabau, di Aceh pada abad ke-17 takhtanya juga pernah diduduki seorang wanita, demikian juga di Sulawesi Selatan. Di desa-desa Ambon, para wanita bisa memimpin dibantu oleh dewan desa, di pulau Bali wanita mendapat penghormatan kerajaan, dan di Kalimantan wanita sanggup memerintah. Di Jawa barat misalnya dalam cerita pantun Lutung Kasarung, Sunan Ambu sebagai Batari yang berkuasa di Kahyangan, berputra Guru Minda atau Lutung Kasarung yang merupakan suami dari Ratu Purbasari, mengajarkan kepada rakyatnya ilmu bertani padi. Istrinyalah yang berhak dan menjabat sebagai raja, suaminya hanya bertindak sebagai pendamping, semacam Prins Gemaal di negeri Belanda atau Prince Consort di Inggris pada zaman sekarang (Wiriatmadja, 1980 : 26). Perempuan-perempuan Jawa dulu dengan leluasa mandi di kali, perempuan Bali dulu bertelanjang dada sambil menggendong buah-buahan di kepala, dan perempuan di Sunda merayakan seksualitas dengan canda. Nenek moyang kita mempunyai lingga-yoni dan serat Centini. Hal ini mengejutkan para pendatang Eropa yang dulu mendarat, jauh dibandingkan dengan perempuan Eropa yang berada di wilayah domestik (Bhinneka, Tubuh dan Kekuasaan, 2012).

Kemunduran posisi wanita terjadi ketika adanya pandangan-pandangan dari luar yang masuk pada budaya Indonesia. Feodalisme yang berkembang di zaman Mataram menempatkan istri sebagai lambang status sang pria, menggeser tempat wanita dari subjek menjadi objek. Kedatangan agama Islam memasukkan pandangan Arab yang menanggap wanita lebih rendah dari laki-laki. Kemerosotan perekonomian bangsa Indonesia di zaman kolonial terutama pada abad ke-19 menyebabkan kemerosotan umum, terutama di Jawa. Misalnya adalah perkawinan anak-anak, merupakan salah satu penyebab merosotnya kedudukan wanita ke arah sistem pergundikan. Pandangan-pandangan ini berpengaruh pada perubahan adat, seperti kawin gantung, kawin paksa, penolakan atau perceraian sepihak yang tidak menguntungkan perempuan, yang kemudian memberi anggapan pada perempuan mengenai status bahwa tidak menikah kurang baik atau tidak wajar (Wiriatmadja, 1980 : 27-28).



Gerakan Perempuan

Pada 23 Februari 1998, kaum intelektual dan ibu rumah tangga yang menyebut diri mereka sebagai Suara Ibu Peduli menggelar unjuk rasa di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, untuk menuntut reformasi ekonomi dan politik. Kejadian ini menandai untuk pertama kalinya dalam 32 tahun setelah Indonesia merdeka bahwa perempuan turun ke jalan melakukan unjuk rasa. Aksi tersebut mengundang simpati luas karena tidak dianggap sebagai kampanye politik, tetapi sebagai gerakan moral. Setelah aksi tersebut, kelompok-kelompok lain seperti kaum professional, pegawai negeri, dan mahasiswa turut maju (Suryakusuma, 2002 : 5).
Akan tetapi setelah turunnya Soeharto, perempuan dan isu perempuan meredup dan tidak terdengar kembali dalam tatanan “Indonesia Baru”. Hal ini disebabkan karena sifat masa transasi menyebabkan perhatian lebih terfokus kepada “isu-isu simbolis”: siapa yang akan menjadi pemimpin baru, apa yang menjadi landasan negara, dan pengadilah Soeharto. Kemudian, isu perempuan digunakan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan politik lainnya. Terlepas dari Abdurrahman Wahid dan Megawati merupakan kandidat yang potensial atau tidak untuk menjadi presiden RI, isu presiden perempuan “tidak dapat diterima” akhirnya digunakan juga oleh Abdurrahman Wahid untuk memanipulasi gender Megawati yang notabene adalah temannya sendiri, agar naik dalam tampuk presiden (Suryakusuma, 2002 : 112-113).


Wanita di Indonesia: PKK dan Dharma Wanita

Sistem negara Indonesia berpengaruh besar dalam peletakkan perempuan sebagai subordinat laki-laki; istri sebagai subordinat suami, sebagaimana istilah dalam budaya Jawa “istri manut suami” atau “konco wingking” (teman di belakang).

Pembentukan PKK dan Dharma Wanita pada zaman Orde Baru menjadi tombak ‘penjinakkan’ perempuan Indonesia, yang disebut sebagai Mies dalam Julia (2001) “pengibu rumah tanggaan”. “Peng ibu rumah tanggaan” didefinisikan sebagai “proses yang merujuk perempuan secara sosial sebagai ibu rumah tangga yang penghidupannya tergantung penghasilan suami”, terlepas dari kenyataan apakah mereka ibu rumah tangga atau bukan. Dalam proses ini, perempuan dikotakkan menjadi ibu rumah tangga yang “tergantung” dan “tidak produktif”, yang menyelesaikan pekerjaan domestik secara “gratis”. Akibatnya, ia menjadi terasing dan terpencil, tidak terorganisasi, terampas dari kekuatan politik dan ekonomi, serta ditempatkan dalam posisi yang subordinat terhadap laki-laki (Suryakusuma, 2001 :178 p.3).

Ideologi mengenai program peran wanita dalam negara yang disebut Suryakusuma 2001) sebagai “ibuisme negara” terjawantahkan dalam Panca Dharma Kongres Wanita Indonesia:

  1. Wanita sebagai pendamping setia suami
  2. Wanita sebagai pencetak generasi penerus bangsa
  3. Wanita sebagai pendidik dan pembimbing anak
  4. Wanita sebagai pengatur rumah tangga
  5. Wanita sebagai anggota masyarakat yang berguna

(Suryakusuma, 2001 : 184)

Bila ruang lingkup kegiatan Dharma Wanita berada dari tingkat pusat hingga kecamatan, maka terdapat PKK di tingkat desa. Baik Dharma Wanita maupun PKK menjadi ajang negara untuk menyalurkan peran wanita bagi kepentingan pembangunan negara; namun sesuai dengan “kodrat dan peran” mereka sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Secara ekonomi, ibuisme negara membentuk pandangan bahwa perempuan adalah “pencari nafkah sekunder”, yang membenarkan mereka mendapat upah yang lebih rendah. Dalam program pembangunan pemerintah, akibat asumsi institusional bahwa laki-laki adalah kepala keluarga, perempuan tidak mempunyai hak mengakses berbagai program seperti program kredit dan program pencrian nafkah yang mereka butuhkan (Suryakusuma, 2001 : 185 – 196). Hal ini semakin menyulitkan perempuan terutama bagi perempuan yang menjadi tulang punggung utama keluarga, yang tidak menikah atau ditinggal mati suami.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s